Dari Peluncuran Buku Koruptor Go To Hell Karya Bibit Samad Riyanto
Kasus Antasari Jadi Momentum Serang KPKSabtu, 19 Desember 2009 – 00:47 WIB
Salah satu keprihatinannya menyangkut dampak buruk otonomi daerah. Yakni, terjadi perimbangan keuangan pusat dengan daerah hingga badan-badan legislatif. Fenomena baru itu mengakibatkan pejabat-pejabat rela menggelontorkan uang demi mengurus hak-hak daerah. Proses penyimpangan itu rumit karena melibatkan broker dengan pejabat penentu kebijakan atau pengguna anggaran.
Dalam bukunya, Bibit juga menceritakan bagaimana skandal pengadaan kerap terjadi. Itu merupakan kasus yang paling dominan ditangani KPK. Yang terjadi biasanya bermula dari kedekatan pengusaha dengan pejabat. Kasus semacam itu biasanya juga didominasi nafsu keserakahan. Pengusaha berusaha mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari proses itu. Sebab, sebelumnya dia menjadi penyandang dana pemilu atau pilkada.
Dia juga menyorot ketimpangan gaji para kepala daerah dengan kebutuhannya selama ini. Hal tersebut menjadi titik awal kasus korupsi kepala daerah. Dia memperkirakan gaji gubernur sekitar Rp 10 juta per bulan. Apabila dikalikan 12 bulan dikalikan 5 tahun masa jabatan, pendapatan gubernur hanya Rp 600 juta. "Kalau dikaitkan dengan aktivitasnya, semua tak sebanding. Jawabannya karena mereka memiliki hidden income," ujar dia.