Darul Siska Tuding Majelis Etik Golkar Jadi Alat Airlangga Pertahankan Kursi Ketum

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Darul Siska menyebut keberadaan Majelis Etik di internal partainya tak berdasar. Menurutnya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar tidak mengatur soal Majelis Etik.

Darul sebelumnya dipanggil Majelis Etik Partai Golkar terkait tulisannya berupa surat terbuka untuk Akbar Tanjung dan Agung Laksono yang viral. Selanjutnya, Majelis Etik Golkar melalui surat bernomor 024/ME/GOLKAR/IX/2019 tanggal 5 Agustus memanggil Darul.

Menurut Darul, dirinya memenuhi panggilan Majelis Etik Golkar. Namun, politikus asal Sumatera Barat itu menyebut  Majelis Etik Golkar yang diketuai Mohammad Hatta tak punya legalitas.

“Majelis Etik dibentuk oleh ketua umum (Airlangga Hartarto) tanpa memiliki dasar hukum yang jelas. Kalau ada yang mengatakan bahwa Majelis Etik dibentuk berdasarkan keputusan pleno, saya tidak menemukan keputusan pleno menjadi konsideran keputusan tersebut,” katanya.

BACA JUGA: Main Pecat Ketua Golkar Daerah, Airlangga Hadapi Krisis Legitimasi?

Dosen yang bergabung dengan Golkar sejak dekade 1980-an itu malah menuding Majelis Etik tak beretika. “Saya merasa Majelis Etik sendiri tidak punya etika karena telah mengirim surat kepada saya pribadi, tetapi suratnya beredar secara luas di media online dan grup WhatsApp,” tutur mantan wakil sekretaris jenderal DPP Golkar itu.

Darul menambahkan, surat terbuka untuk Akbar dan Agung merupakan otokritik. Alasannya, dua politikus senior Golkar itu aktif menggalang dukungan buat Airlangga Hartarto sebagai calon ketua umum.

Sepengetahuan Darul, hingga saat ini tak ada kode etik di internal Golkar yang telah disepakati. Padahal, katanya, seharusnya majelis etik bekerja berdasar kode etik.