Data Vaksinasi di Depok Simpang Siur, Begini Penjelasan Wali Kota M Idris

jpnn.com, DEPOK - Data tentang warga penerima vaksinasi di Kota Depok, Jawa Barat, simpang siur.

Pasalnya, ada perbedaan data antara versi Pemko Depok dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menurut Wali Kota Depok Mohammad Idris, perbedaan data itu disebabkan pihaknya menghitung jumlah penerima vaksinasi berdasar nomor induk kependudukan (NIK) warganya, sedangkan Kemenkes merujuk pada laporan dari fasilitas kesehatan (faskes).

"Untuk data NIK ini lebih besar persentasenya, yaitu 63 persen, sedangkan berdasarkan faskes itu baru 59 persen," ujar Idris di Depok, Senin (25/10).

Wali kota usungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengeklaim rata-rata angka vaksinasi di berbagai kelurahan dan kecamatan di Depok  sudah di atas 80 persen.

Menurut data penduduk Kota Depok yang masuk ke Satgas Covid-19, populasi daerah di sebelah selatan DKI Jakarta itu mencapai 2,5 juta jiwa.

Namun, survei terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 mencatat jumlah penduduk Depok ada 2.050 juta.

 "Ini menjadi sebuah permasalahan, karena perhitungan target vaksinasi 70 persen dari jumlah penduduk yang dilaporkan," tuturnya.