Datang ke Inggris, Menlu Retno Protes Kebijakan yang Mengancam Hasil Pertanian Indonesia

jpnn.com, LONDON - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, menyampaikan kekhawatiran terhadap kebijakan due diligence atau uji tuntas yang sedang dipersiapkan Inggris sebagai syarat masuk sejumlah produk dari luar negeri.

Pasalnya, rencana pemberlakuan kebijakan itu akan mengancam tujuh komoditas pertanian Indonesia, termasuk di antaranya kelapa sawit, kopi, kayu, dan produk kayu.

“Saya sampaikan bahwa kebijakan seperti ini memiliki potensi menjadi hambatan nontarif ekspor Indonesia ke Inggris,” kata Retno saat memberikan pengarahan kepada media secara virtual dari London, usai ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab.

Karena itu, Retno menyarankan agar kedua negara duduk bersama guna membahas kemungkinan pembuatan pengakuan bersama (mutual recognition) dari kebijakan yang telah dimiliki masing-masing negara mengenai keberlanjutan rantai pasok (supply chain sustainability).

Kebijakan due diligence mengharuskan produsen yang akan mengekspor produknya ke Inggris untuk mencantumkan informasi atau semacam sertifikat yang membuktikan komoditas tersebut melindungi ekosistem dan tidak ditanam di lahan yang mengalami deforestasi secara ilegal.

Jika produsen gagal mematuhi aturan tersebut, maka produknya tidak boleh dipasarkan di Inggris atau akan dikenai denda jika terbukti melanggar.

Padahal, Inggris tercatat sebagai mitra dagang keempat terbesar bagi Indonesia dari Eropa dan merupakan peringkat pertama perdagangan kayu dengan Eropa.

Karena itu, dengan mengusulkan mutual recognition, pemerintah Indonesia berharap kebijakan due diligence tidak perlu dilakukan dan tidak perlu ada pembatasan produk-produk asal Indonesia ke Inggris.