Demi Bantu Petani dan Nelayan, Ansy Lema Desak Kementan Percepat Serapan Anggaran

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) untuk secepatnya merealisasi anggaran untuk penanganan dampak Covid-19.

Menurut Ansy, para petani dan peternak sangat membutuhkan bantuan cepat dan konkret agar mereka tetap produktif selama pandemi Covid-19.

Hal ini diungkapkan politikus muda yang akrab dipanggil Ansy Lema tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan lintas Eselon l Kementan di Jakarta, Selasa (30/6) dan Rabu (1/7/2020).

Secara khusus Ansy menyoroti presentasi Sekjen Kementan mengenai realisasi keuangan kegiatan Kementan dalam menghadapi dampak Pandemi Covid-19 per 26 Juni 2020. Dalam presentasi tersebut terungkap bahwa realisasi anggaran untuk Dukungan Pencegahan Penularan 42,21 persen, pengamanan ketersediaan pangan 40,48 dan social safety net 45,58 persen. Artinya, serapan anggaran yang sudah disediakan untuk penanganan Covid-19 di bawah 50 persen.

“Apa penyebab dan kendala yang dihadapi Kementan sehingga belum mampu mencapai target 50 persen? Ke mana anggaran penanganan Covid-19 dialokasikan? Saya juga meminta detil penjelasannya. Para petani dan peternak kini mengalami kesulitan karena pandemi Covid-19. Kementan harus bergerak cepat untuk membantu para petani agar tetap produktif menanam,” tegas wakil rakyat asal NTT tersebut.

Serapan anggaran rendah di Kementan tercermin nyata di semua eselon I Kementan. Ansy mencontohkan Ditjen Perkebunan (Ditjenbun), yang masih rendah penyerapannya. Dua kegiatan prioritas di Ditjenbun penyerapannya masih sangat rendah, yaitu kelapa genjah di pekarangan dan padat karya perkebunan.

Kelapa genjah di pekarangan memiliki anggaran Rp 22,3 miliar. Hingga saat ini baru terserap 2,27%. Sementara, padat karya perkebunan memiliki anggaran Rp 19,29 miliar. Hingga saat ini yang baru terserap 10,87%.

“Dua kegiatan ini menjadi catatan saya saat pembahasan realokasi dan refocusing anggaran lalu. Saat itu, saya dengan tegas mempertanyakan urgensi dan efektivitas kegiatan tersebut dalam membantu masyarakat terdampak Covid-19. Saya mendesak Ditjenbun untuk bisa menjelaskan mengapa realisasi anggaran dua kegiatan prioritas ini masih sangat jauh tertinggal,” ungkapnya.