Demi Listrik, Dahlan Rela Dipenjara

Rabu, 19 Mei 2010 – 05:43 WIB

Krisis Listrik : Direktur Utama PT PLN (Persero) Dahlan Iskan, saat rapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (18 Mei 2010) di DPR di Jakarta. Rapat tersebut banyak membahas kekurangan pasokan listrik dan sering terjadi pemadaman di Palu dan Lombok. FOTO : Mustafa Ramli/Jawa Pos

JAKARTA - Ketika memaparkan seputar krisis listrik, Dirut PLN Dahlan Iskan tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Kemarin, misalnya. Di depan Komisi VII DPR RI, suara Dahlan bergetar ketika dia memaparkan krisis listrik yang masih terjadi di Palu (Sulawesi tengah) dan Lombok (Nusa Tenggara Barat). "Tentang Palu dan Lombok, memang betul ada jibaku di sana, dan saya tadi pagi mengatakan, sudahlah saya yang masuk penjara dan saya akan teken pembaruan di sana. Masak, di tahun 2010 masih ada Ibukota Provinsi yang belum berlistrik," kata Dahlan sedih. Kedua matanya terlihat berkaca-kaca.

Di acara Rapat Dengar Pendapat itu Dahlan mengaku, sebelumnya dia sudah memerintahkan bawahannya untuk menandatangani pembelian listrik (PPA/Power Purchase Agreement) dari pengelola listrik swasta setempat. Namun bawahannya tidak mau menandatangani karena takut masuk penjara karena dianggap korupsi. "Saya katakan sampai empat kali, biar saja saya yang masuk penjara. Nanti kalau ditanya, katakan bahwa mereka tidak ikut tandatangani surat itu. Biar saja saya dipenjara," lanjut Dahlan.

Mendengar pengakuan Dahlan itu, seluruh anggota Komisi VII DPR RI langsung bertepuk tangan. Wakil Ketua Komisi VII, Effendi Simbolon yang memimpin rapat langsung mengapresiasi ucapan Dahlan tersebut. "Kita mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Dirut PLN dan terobosan beliau," kata Effendi.

Usai rapat, Dahlan mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan tim ke dua kota itu. Hanya saja, tim tersebut belum mampu menyelesaikan masalah. Kendalanya, hanya takut salah langkah dalam mengambil langkah pembaruan. "Soal keberanian. Soal keberanian itu yang akan saya ambil alih," cetusnya.