Demo di Bundaran HI, Mahasiswa Minta KPK Ungkap Keterlibatan Jokowi
jpnn.com - JAKARTA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Jakarta (PERMATA DKI), melakukan aksi demo di Bundaran HI, Selasa (1/4). Mereka mendesak agar penegak hukum menyelesaikan dugaan korupsi pada pengadaan busway yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Dengan membawa poster "Busway Korupsi Ayo usut Jokowi" mereka mempertanyakan pengadaan Bus Transjakarta yang menelan anggaran sebesar Rp1,5 triliun. Koordinator Aksi, Ahmad Faturozzi mempertanyakan mengapa bus yang didatangkan dari China itu berkarat dan tidak layak.
PERMATA yang merupakan gabungan mahasiswa dari Jakarta ini meminta KPK untuk mengusut indikasi keterlibatan Gubnernur Joko Widodo. "Kami meminta agar KPK berani mengusut tuntas korupsi ini, KPK jangan pandang bulu, usut Jokowi demi keadilan," kata Ahmad Faturozzi dalam orasinya, Selasa (1/4).
Selain berorasi, puluhan mahasiswa ini juga menyegel setiap Bus Transjakarta yang melawati bundaran HI dengan menempelkan poster di kaca Bus Transjakarta. "Sengaja kami segel setiap bus way ini, agar masyarakat tahu jika Bus ini tidak layak dan beraroma korupsi," ungkapnya.
Faturozzi juga menyesalkan sikap Gubernur Joko Widodo yang dianggap lepas tanggung jawab atas dugaan korupsi penggunaan dana APBD DKI. Secara tegas PERMATA mendesak KPK, BPK RI dan DPRD untuk membongkar dugaan korupsi pengadan bus way ini.
"Usut tuntas pengadaan bus trans jakarta yang merugikan APBD DKI sebesar 1 triliun rupiah ini. Periksa dan evaluasi penggunaan APBD DKI selama 2 tahun Jokowi menjabat," ungkapnya.
Faturozzi juga meminta agar memeriksa seluruh kebijakan Gubernur Jokowi yang diduga menyalagunakan wewenangnya untuk sengaja memperkaya pihak tertentu yaitu mantan timsesnya pada pilkada lalu. "Dari Jakarta kita selamatkan Indonesia," tandasnya.
Jokowi sendiri di berbagai kesempatan tidak akan mencampuri pengusutan dugaan korupsi bus karatan. Ia meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang menyebabkan adanya kerugian negara. (jpnn)