Demokrat Anggap Usul Djarot Kemunduran Demokrasi

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta menolak keras wacaba pemilihan gubernur tidak langsung. Wacana yang dilontarkan Gubernur Djarot Saiful Hidayat itu dinilai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

"Kami dari Fraksi Demokrat DKI menilai Pilkada melalui parlemen tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Selain itu, merupakan kemunduran berdemokrasi. Oleh sebab itu, kami tetap menginginkan demokrasi langsung dipilih oleh rakyat," kata Ketua Fraksi Demokrat Taufiqurahman di Jakarta, Jumat (22/9).

Taufiq mengungkapkan, sejumlah alasan mendasar penolakan pemilihan lewat DPRD. Pertama, soal kebhinekaan dan kemajemukan.

Jakarta terdiri dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Sehingga makna demokrasi harus terlembaga dengan baik.

"Sebagai ibu kota negara dengan karakter penduduknya yang terdiri dari berbagai suku bangsa, dan berbagai aspirasi, makna demokrasi harus terlembagakan dengan sangat baik, pemilihan langsung merupakan upaya pelembagaan aspirasi warga," ungkap pria berkepala plontos itu.

Alasan kedua, lanjut Taufiq yang paling mendasar mengapa penolakan aturan yang diusulkan untuk mengembalikan hak DPRD dalam memilihan kepala daerah yaitu, merenggut hak konstitusi rakyat untuk memilih pemimpinnya di daerah.

Kemudian, mekanisme pemilihan langsung merupakan esensi partisipasi politik kerakyatan, karena memberikan ruang yang luas bagi lahirnya pemimpin baru pilihan rakyat.

Selanjutnya proses pemilihan kepala daerah secara langsung, terbukti dapat mendekatkan rakyat dengan calon pemimpinnya.