Demokrat Bantah akan Ada 'Reshuffle'
Jumat, 05 Februari 2010 – 16:44 WIB
Menurut Anas, pernyataan Amir Syamsuddin itu bukan meminta reshuffle, tapi justru meminta peserta koalisi agar kompak. Tetapi kalau tidak bisa kompak, Presiden berhak melakukan evaluasi dan bahkan reshuffle. "Jadi Demokrat tidak mendorong reshuffle. Apalagi reshuffle adalah hak prerogatif Presiden," kata bekas anggota Komisi Pemilihan Umum itu lagi.
Dalam kesempatan terpisah, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menyatakan bahwa Golkar tidak mau ikut campur, kalau soal reshuffle itu hanya ada di internal partai Demokrat. "Kalau ada dinamika internal, silakan saja. Kita tidak mau ikut campur. Yang punya hak prerogatif itu Presiden, yang tidak bisa diintervensi siapapun," kata Idrus Marham yang juga Ketua Pansus Angket Century DPR itu.