Demokrat: Pemda Jangan Main Caplok Lahan Warga

Senin, 26 Desember 2011 – 21:23 WIB

Apabila terjadi sengketa, gesekan atau konflik maka perusahaan dan pemerintah harus selalu bisa menyelesaikan dengan dasar-dasar yang dibenarkan. "Kalau misalkan ada bantuan dari kepolisian maka harus benar-benar melaksanakan tugasnya dengan profesional. Semua untuk rakyat dan harus diselesaikan dengan baik dan tidak boleh dengan cara-cara represif," katanya.

Lebih jauh Jafar mengatakan, FPD DPR  telah menginstruksikan legislator daerah pemilihan Bima untuk meninjau, melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan jajaran pemerintah di NTB terkait kasus kerusuhan di Pelabuhan Sape. Menurut Jafar, sebagai pimpinan fraksi ketika mendengar kasus Sape, dirinya langsung melakukan komunikasi dan konsolidasi terutama dengan pihak Komisi Energi DPR untuk memperoleh informasi yang komprehensif.

"Kami sudah konsolidasi dengan anggota Komisi VII dari Demokrat dan mudah-mudahan minggu depan kita akan berkunjung apakah fraksi atau gabungan dengan Komisi VII kebetulan ketua komisi VII dari Demokrat dan kita consern dengan hal itu. Kalau anggota kita dapil sana sudah kita tugaskan sebelumnya," katanya.(boy/jpnn)

JAKARTA - Kasus kerusuhan di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB),  harus menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Daerah Bima maupun daerah

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News