Depdagri Anggap Mutasi 10 Pejabat Dompu Cacat Hukum
Jumat, 27 Februari 2009 – 11:12 WIB
Pada prinsipnya, jelas Saut Situmorang, sesuai ketentuan pasal 130 ayat (2) UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota setelah berkonsultasi kepada gubernur.
Disinggung mengenai adanya surat edaran yang dibuat Mendagri Mardiyanto, Saut tidak membantahnya. Diakuinya, memang Mendagri Mardiyanto telah mengeluarkan surat edaran sebagai implementasi dari PP Nomor 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia.