Desak Usut Pungli di Jembatan Timbang

“Ini jadi menimbulkan pertanyaan, apakah pungli memang setor ke atasan. Menurut saya sudah waktunya semua elemen pemerintah yang ada melaksanakan tertib hukum dengan meminimalisir semua pintu-pintu korupsi (termasuk di Dinas Perhubungan Sumut). Di 2014 ini harus kita tertibkan (semua korupsi dan pungutan liar),” katanya.

Jika Kejati, Polda dan Dinas Perhubungan Sumut tidak juga mengambil tindakan, Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjonugroho, kata Irmadi, dapat mengambil tindakan tegas seperti yang dilakukan Sudomo di era Orde Baru beberapa waktu lalu.

Saat menjabat sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), Sudomo pernah menugaskan sejumlah wartawan melakukan inspeksi mendadak terjadap praktik pungutan liar di sejumlah jembatan timbang. Hasilnya, atas besarnya penyalahgunaan yang terjadi, Sudomo memutuskan menutup seluruh jembatan timbang yang ada.

“Kalau pihak-pihak terkait seperti Dishub tidak segera bertindak, tutup saja. Toh dulu Sudomo pernah melakukan itu (menutup jembatan timbang), karena melihat keberadaan jembatan timbang sebagai alat tidak berfungsi. Untuk apa kalau hanya menjadi sumber pungutan liar. Toh sekarang jalan juga terlihat rusak. Truk melebihi muatan tetap berjalan seperti biasa,” katanya.

Menurut Irmadi, Sudomo melakukan hal tersebut bukan karena tidak menyadari manfaat jembatan timbang tersebut. Namun lebih kepada memberi pelajaran agar semua pihak yang berkepentingan merawatnya dan memfungsikannya sebagai alat guna tercapainya pembangunan yang hakiki.

“Tapi apa iya harus ditutup. Keberadaan jembatan timbang ini menurut saya masih sangat dibutuhkan. Karena itu perlu ada tindakan tegas, agar pungli bisa di atasi,” katanya.(gir/jpnn)