Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ Ditunjuk Presiden, Anies Sebut Tidak Penting

jpnn.com, JAKARTA - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) masih terus dilakukan.

Salah satunya pemerintah menyetujui agar ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh Presiden RI.

Menanggapi hal ini, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan bahwa RUU DKJ baru yang lebih spesifik seharusnya bisa menyelesaikan masalah Jakarta.

“Menurut saya yang penting tuh bukan soal siapanya yang ditugaskan atau ditunjuk atau dipilih saja, tapi bagaimana RUU ini menyesaikan persoalan-persoalan di Jakarta,” ucap Anies di Depok, Jawa Barat, Jumat (15/3).

Dia mengingatkan bahwa Jakarta masih memiliki segudang masalah termasuk persoalan lahan dan tanah.

“Ada persoalan tanah misalnya kasus Kampung Akuarium, kasus Bukit Duri sekarang juga kasus di Kampung Bayam,” ucap kata dia.

Menurut dia, kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah harus dipastikan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu.

“Karena banyak di Jakarta ini irisan antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tuturnya.