Dewan - Walkot Saling Salahkan

Senin, 28 Juni 2010 – 08:50 WIB

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor Yayu Wahyudin menuding BPPT tidak menghargai undang-undang. Menurut dia, perda dan perwali merupakan produk hukum yang harus menjadi acuan dalam membuat kebijakan. “Besok, bila tak ada agenda penting, saya dan rekan-rekan akan datang ke BPPT guna meminta penjelasan. Tak perlu mereka datang ke kami,” tukasnya.

Dalam penerbitan revisi IMB gedung Central IT tahun ini, Yayu kembali menyalahkan BPPT yang tidak berkoordinasi dengan DCKTR. Untuk menghentikan konflik, ia meminta pengembang Central IT menghentikan sementara pengerjaan gedungnya. “Pengerjaan harus dihentikan sementara sampai konflik perizinan beres,” tandasnya. (gar/yus)

BOGOR - POLEMIK dunia perizinan di Kota Bogor kian rumit. Bila sebelumnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) dengan Badan Pelayanan Perizinan

• First «
• Prev
• 1
• 2