Dibutuhkan Empat Tahun Membangun Ibu Kota Baru, Begini Rencana Konsepnya

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan perencanaan untuk membangun sarana infrastruktur dasar di ibu kota baru dengan proses yang lebih cepat.

Untuk pembangunan Infrastruktur, Kementerian PUPR akan menggunakan tiga klaster, antara lain pertama mendesain kawasan setelah lokasi persisnya ditetapkan.

"Akan kami desain, di mana letakkan tata bangunan dan lingkungan. Itu diselesaikan 2019 sampai 2020," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden.

BACA JUGA : 94 Persen ASN Tolak Rencana Pemindahan Ibu Kota

Kemudian prasarana dasar berupa jalan, air, hingga bendungan dan intake. Basuki bahkan mengklaim telah mendapatkan beberapa lokasi bendungan dan intake untuk melayani ibu kota negara yang baru.

"Pada 2020 paling cepat akhir atau pertengahan 2020 desain and build akan kita mulai. Seperti saat kami renovasi GBK, tidak common umum-red), desain baru tender, itu lama," jelasnya.

Dalam konsep yang disiapkan Kementerian PUPR, untuk desain dan pembangunan, kontraktor dan konsultannya menjadi satu, Dengan demikian prosesnya lebih cepat.

"Ada inovasi tapi cepat. Itu unttuk prasarana dasar, jalan, air, drainase, dan lainnya. Kami mulai pada pertengahan 2020. Ini yang disampaikan anggaran sekitar 19 persen dari APBN. Untuk APBN, biaya prasarana dasar," tutur Basuki.