Dicecar Mufti Anam, Himbara Batalkan Rencana Cek Saldo Berbayar di ATM Link

”Jadi ini main enak saja bank BUMN. Sudah net interest margin (NIM)-nya termasuk yang tertinggi, yang artinya masih andalkan bunga mahal, sekarang menarik duit masyarakat. Ini saya bayangkan, ada penjual gorengan di pelosok, susah payah kerja, dapat uang Rp 100.000 itu dari beberapa hari kerja, dia kirim ke anaknya yang mondok di kota,” ujarnya.

”Uang Rp 100.000 itu dikurangi Rp 4.000 untuk biaya transfer, lalu anaknya menarik dikurangi Rp 5.000, maka sisanya Rp 91.000. Uang Rp 9.000 bagi direksi BUMN mungkin tidak seberapa, tetapi bagi rakyat sangat berharga,” kata Mufti.

Dia memaparkan, pungutan ATM Link akan menghasilkan pendapatan yang besar bagi bank BUMN.

”Jika sehari ada 2 juta kali transaksi ATM Link, diambil rata-rata saja, yaitu cek saldo Rp 2.500, tarik tunai Rp 5.000, ambil rata-rata saja Rp 3.500. Setahun dari pungutan ini saja sudah Rp 2,5 triliun. Tinggal duduk manis, itu kan bukan praktik bisnis yang inovatif,” katanya.

Pungutan ATM Link juga mengingkari semangat ATM Link di awal pembentukannya untuk membuat bank BUMN lebih efisien.

”Kalau akan ada pungutan lagi, bubarkan saja ATM Link, kembalikan ke masing-masing bank, toh enggak ada bedanya,” kata Mufti.

Mendapat kritik tersebut, akhirnya para direktur utama bank-bank BUMN, yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN, menyatakan membatalkan rencana pengenaan biaya cek saldo dan tarik tunai di ATM Link. Jadi, bukan hanya menunda, tetapi membatalkan.

"Maka kami berempat (BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN) memutuskan bahwa tidak akan mengenakan biaya itu," kata Dirut BRI Sunarso, dalam rapat yang juga disiarkan langsung melalui YouTube tersebut.