Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Digitalisasi Kartu Prakerja Memperkecil Ruang Korupsi

Sabtu, 11 Juli 2020 – 18:20 WIB
Digitalisasi Kartu Prakerja Memperkecil Ruang Korupsi - JPNN.COM
Co-Founder Katadata Insight Center, Metta Dharmasaputra berbicara di seminar Seminar Nasional virtual yang diselenggarakan KAGAMA bertemakan Kupas Tuntas Kartu Prakerja, Sabtu (11/7). Foto: srceencapture

jpnn.com, JAKARTA - Co-Founder Katadata Insight Center Metta Dharmasaputra menilai pelaksanaan program Kartu Prakerja melalui digitalisasi bisa meminimalisasi praktik korupsi dalam sebuah implementasi kebijakan. Ia mengatakan Kartu Prakerja adalah terobosan digital ekosistem di dalam sebuah kebijakan pemerintah.

“Ini sebuah gerakan yang justru meminimalkan korupsi. Karena tidak ada aliran uang yang keluar, tidak ada cash yang keluar,” ujar Metta dalam Seminar Nasional virtual yang diselenggarakan Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) bertemakan Kupas Tuntas Kartu Prakerja, Sabtu (11/7).

Metta menjelaskan Kartu Prakerja berbeda dengan Bantuan Sosial (Bansos). Kartu Prakerja, kata dia, sejak awal didesain untuk memberi pelatihan guna meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia menuju visi Indonesia Maju 2045.

“Kenapa tidak cash, Kartu Prakerja memang didesain bukan untuk bansos, tapi untuk pelatihan. Kita harus ada satu pemahaman bahwa ini (Kartu Prakerja) disusun tidak dalam kondisi normal (pandemi covid-19),” jelas Metta.

Metta menambahkan, terobosan digital seperti apa yang dilakukan melalui Kartu Prakerja ini perlu terus didorong. Menurutnya, generasi muda terlebih para pencari kerja harus siap masuk ke era digital.

“Ini sebuah terobosan yang jangan sampai dia layu sebelum berkembang dengan sehat. Saya malah bersyukur ini ada percepatan digitalisasi dengan adanya covid. Jadi saya kira kita justru harus apresiasi dengan kebijakan digital ini (Kartu Prakerja),” ujar Metta.

Sementara itu, Sekretaris Jendral PP KAGAMA, AAGN Ari Dwipayana mengatakan Kartu Prakerja harus dilihat sebagai policy reform. Selama ini, menurut Ari, Indonesia menghadapi problem struktural dimana adanya ketidakseimbangan atau gap antara apa yang dibutuhkan dunia kerja dengan keterampilan tenaga kerja yang tersedia.

“Sehingga perlu ada jembatan yang bisa menyambung antara apa yang menjadi tingkat kompetensi dari pencari kerja dengan dunia kerja. Ini problem stuktural yang puluhan tahun kita hadapi dan terobosan reform yang dilakukan adalah Kartu Prakerja,” kata Ari.

Co-Founder Katadata Insight Center Metta Dharmasaputra menilai pelaksanaan program Kartu Prakerja melalui digitalisasi bisa meminimalisasi praktik korupsi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA LAINNYA
X Close