Diperiksa Gakumdu, Jaro Ade Beber Kisruh DPT Pemilu 2019

jpnn.com, CIBINONG - Kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, masuk tahap baru.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Bogor telah memanggil sejumlah anggota KPU dan petinggi parpol. Pemanggilan itu terkait keterlambatan KPU menyerahkan daftar pemilih tetap (DPT) ke parpol yang dilaporkan warga ke Bawaslu, beberapa waktu lalu.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi, membenarkan dirinya telah dimintai keterangan sebagai saksi. Dalam keterangannya, Ketua Tim Pemenangan Jokowi - Ma'ruf Kabupaten Bogor ini menyatakan, bukan hanya terlambat menyerahkan DPT, KPU juga diduga melanggar hukum sesuai UU No 7 pasal 208, termasuk DPT pemilu bermasalah bisa masuk pasal berlapis sesuai UU No 7 tahun 2017 pasal 510.

"Yang perlu dipahami bersama, tahapan untuk DPT Pemilu 2019 adalah pertama DPT pemilu terakhir 2018 (Pilkada berjumlah 3.294.825), kedua pemilih pemula, TNI, dan Polri yang pensiun dengan nama DP4, dan di prediksi jumlahnya (120.535). Semua itu baru menjadi DPSHP berjumlah 3.415.360. Ketiga, pemilih tambahan saat Pilkada (DPTB berjumlah 77.602),” beber Ade Ruhandi, Senin (1/10).

Surat pemanggilan pemeriksaan terhadap Jaro Ade oleh Gakumdu. Foto: Istimewa

Pria yang karib disapa Jaro Ade ini menjelaskan, yang menggunakan hak pilih dengan E-KTP dan surat keterangan pemilihnya diperbolehkan oleh aturan itu satu jam, yaitu pukul 12.00-13.00 WIB. "Saya berharap masyarakat yang memiliki hak memilih tidak hilang. Karena satu suara pemilih di Pilpres 2019, sangat menentukan siapa presiden ke depan,” sambungnya.

Dia menduga, polemik itu dikarenakan KPU membongkar kotak suara untuk mengambil ATB KWK yang isinya DPT tambahan saat Pilkada 2018 untuk kepentingan pemilu 2019, langsung diberikan kepada Pantia Penyelenggara Kecamatan (PPK) untuk pendataan dan langsung dimasukan ke DPT pemilu 2019. "Saya menduga ATB KWK ini kosong dan tidak ada nama pemilih, maka PPK dan KPPS akan kesulitan apa yang mau diinput," ujarya.

Kalaupun ada beberapa pemilih yang ada di ATB KWK sebagian besar tidak ada nama-nama pemilih DPTB, maka semua itu akan terkendala nama pemilih tambahan.