Dipimpin Jokowi, Penyerapan Anggaran DKI Jeblok

jpnn.com - JAKARTA - Salah satu rapor merah satu tahun pemerintahan Gubernur Joko Widodo  adalah rendahnya penyerapan anggaran. Sampai saat ini, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI penyerapan anggarannya masih di bawah 15 persen.

"Ada 10 SKPD masih di bawah 15 persen. Ini yang terburuk dalam 30 tahun terakhir," ujar pengamat perkotaan Nirwono Joga di Jakarta, Kamis (17/10).

Menurutnya, hal ini disebabkan ketidakmampuan jajaran birokrasi di Pemprov DKI dalam menjalankan program Jokowi. Mereka, lanjutnya, hanya menunggu perintah dari atasan dan tidak berani melakukan inisiatif sendiri.

Padahal, lanjutnya, Jokowi telah memberikan stimulan dengan turun langsung memberi contoh kepada anak buahnya.

"Seperti penataan PKL, itu hanya stimulan. Tapi tampaknya walikota, lurah dan camat lebih suka menunggu instruksi," ujarnya.

Akademisi Universitas Trisakti itu menjelaskan, selama ini program-program Jokowi yang berjalan tidak di danai APBD. Program seperti revitalisasi waduk dan pembangunan rusun semuanya didanai swasta melalui CSR.

Penggunaan CSR menunjukan Jokowi sadar dinas-dinas yang ada di Pemprov DKI tidak mampu bergerak cepat merealisasikan programnya. Dengan CSR Jokowi tidak perlu menunggu lama dan direpotkan dengan pertanggungjawaban anggaran.

Namun, hal ini dapat menjadi bumerang dalam jangka panjang. Pasalnya, akan membuat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) semakin malas dan pasif dalam menjalankan tugas.