Direksi CTPI Polisikan Dirut MNC TV

jpnn.com - JAKARTA - Jajaran Direksi PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI)  melalui kuasa hukumnya Munarman, melaporkan Direktur Utama MNC TV Mayjen (Purn) Sang Nyoman Suwisma ke Bareskrim Mabes Polri. Pelaporan dilakukan atas dugaan tindak pidana menggunakan surat keterangan palsu, seperti diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHP.

Laporan  bernomor LP/1047/XI/2014/Bareskrim, tertanggal 20 November 2014, menyebutkan, Sang Nyoman Suwisma  secara tidak sah telah bertindak atas nama dirinya sebagai Direktur Utama PT CTPI  untuk mendelegasikan penasihat hukumnya menangani sengketa kepemilikan stasiun Televisi Pendidikan Indonesia  di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

“Kami ada bukti otentik adanya surat keterangan palsu atas namanya yang mengaku–ngaku sebagai direksi PT CTPI. Perbuatan melanggar hukumnya adalah memberikan surat kuasa kepada penasihat hukumnya mewakili Sang Nyoman Suwisma di Badan Arbitrase Nasional,” kata Munarman melalui keterangan pers yang diterima wartawan, Jumat (21/11).
 
Munarman menyatakan, laporan dugaan pemalsuan dilayangkan ke Bareskrim Mabes Polri setelah kasus kepemilikan stasiun TPI, yang melibatkan Siti Hardiyanti Rukmana dan bos MNC Group Hary Tanoe (HT) sejak tahun 2005 itu, memperoleh kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor Perkara 238 PK/Pdt/2014, yang diputuskan pada 29 Oktober 2014 lalu, pemilik sah PT CTPI adalah Siti Hardiyanti Rukmana. Kepemilikan itu juga sesuai  hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tanggal 17 Maret 2005. RUPSLB itu juga telah menetapkan Dandy Rukmana sebagai  Direktur Utama PT CTPI.

Dengan adanya putusan PK,  sambung Munarman, kepengurusan Sang Nyoman Suwisma yang merupakan hasil dari RUPS, tanggal 18 Maret 2005  dinyatakan batal dan tidak sah.

“Sudah dinyatakan batal dan tidak sah, tapi masih mengaku-ngaku sebagai direksi, tentu saja itu merupakan perbuatan  membuat keterangan palsu. Ini jelas pelanggaran  pidana,” tegasnya.
 
Seperti diketahui, perkara dengan Nomor  Register 862 K/PDT/2013  tersebut diputus pada 2 Oktober 2013. Putusan MA itu, selanjutnya ditindaklanjuti kubu Hary Tanoe dengan mengajukan PK ke MA.

Namun PK yang diajukan kubu Hary Tanoe ditolak menyusul diterbitkannya putusan Peninjauan Kembali  bernomor 238 PK/PDT/2014, telah diketuk pada 29 Oktober 2014 lalu.  Pada Jumat (14/11), MA mempublikasikan salinan putusan PK terhadap putusan MA Nomor 862 K/Pdt/2013 tertanggal 2 Oktober 2013,  yang diputus majelis.