Direktur Politik Dalam Negeri: Seluruh Daerah Harus Ikut Dinginkan Situasi

jpnn.com - JAKARTA – Situasi politik di Jakarta terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah menjalar ke hampir seluruh daerah di Indonesia.

Buktinya, pada 4 November 2016 aksi unjuk rasa juga terjadi di beberapa daerah.

Karenanya, seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah juga harus ikut berupaya mendinginkan situasi pascaaksi 4 November.

Demikian disampaikan Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kemendagri DR.Bahtiar saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di 101 daerah yang melangsungkan Pilkada Serentak 2017, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (9/11).

“Pesan Pak Dirjen (Dirjen Polpum Kemendagri Mayjen Soedarmo, red), lakukan upaya-upaya pendinginan karena situasi di Jakarta ikut berpengaruh di daerah,” ujar Bahtiar di hadapan ratusan peserta rakor dari 101 daerah.

Dijelaskan, sesuai pesan Dirjen Polpum, Bahtiar menyampaikan bahwa upaya pendinginan penting di lakukan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.

“Karena bisa saja sudah selesai di tingkat elit, tapi di tingkat akar rumput belum selesai,” terangnya.

Terkait dengan deteksi dini kerawanan di pilkada, Bahtiar menjelaskan tujuh kondisi daerah yang harus mendapatkan perhatian khusus.