Direktur Poldagri: Negara Maju Beri 30-70 Persen dari Total Kebutuhan Parpol

jpnn.com, SORONG - Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri Bahtiar kembali menekankan pentingnya membangun kemandirian partai politik.

“Untuk bisa mewujudkan sistem politik yang sehat, berkualitas, dan lebih baik sesuai RPJM nasional dan cita-cita reformasi maka tidak ada jalan kita harus memberikan perlakuan yag lebih baik terhadap parpol karena posisi parpol dalam sistem politik sebagai hulunya sistem politik atau input sistem atau sebagai produsen dalam sistem politik,” terang Bahtiar di Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dan Partai Politik, yang digelar di Sorong, Papua Barat, Selasa (26/7).

Dikatakan Bahtiar, selama partai politik belum mandiri, terutama dalam hal pendanaan, maka akan sulit terwujud sistem politik yang sehat.

“Selama hulunya sistem politik atau pabriknya belum sehat maka energi kita habis mendiskusikan dan menangani dampaknya atau hilirnya,” ujar doktor ilmu pemerintahan itu.

Diakui anggota tim perumus RUU Pemilu itu, intervensi negara untuk meningkatkan kualitas parpol selama ini masih sangat rendah.

“Contoh masalah yang paling rumit dalam mengelola parpol di seluruh negara adalah soal pembiayaan parpol. Di negara maju bantuan parpol diberikan antara 30 sampai 70 persen dari total kebutuhan parpol per tahun, bahkan ada yang 100 persen seperti Uzbekistan,” ujarnya.

Sementara di Indonesia, lanjutnya, parpoldibiarkan bertarung dan dibiarkan mencari cara sendiri untuk bisa bertahan hidup.

“Bantuan keuangan negara hanya 108 rupiah per suara atau 0,00063 persen dari total kebutuhannya. Maka wajarlah jika 17 tahun reformasi konsolidasi demokrasi belum terwujud,” kata Bahtiar. (sam/jpnn)