Disdik Isyaratkan Ogah Ikuti Instruksi Djarot Soal Lelang Rehabilitasi Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mempersoalkan lelang rehabilitasi 119 sekolah di Jakarta yang dimenangkan PT Murni Konstruksi. Djarot meminta pemenang lelang dari luar Jakarta itu dicek ulang terkait kemampuan dan kewajaran harga penawarannya.

Namun, dua instansi terkait hasil lelang yang dibuat gaduh Djarot mengambil ancang-ancang melawan instruksi sang gubernur. Dinas Pendidikan DKI Jakarta (Disdik DKI) memberi sinyal tak akan lakukan pengecekan. Begitu juga Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI (BPPBJ DKI).

Wakil Kepala Disdik DKI Bowo Irianto mengatakan, pihaknya menyerahkan kewenangan proses pelelangan ke BPPBJ. Menurut Bowo, semestinya seluruh tahapan sudah dilalui sesuai prosedur.

"Terus mau bagaimana lagi ya," jelas Bowo ketika dihubungi wartawan, Kamis (24/8).

"Saya nggak tahu lah. Passion saya hanya rehab bisa segera dimulai. Pelaksananya kredibel, tanggung jawab dan punya hati. Kasihan sekolah, utamanya anak-anak," ujar Bowo.

Makanya tak ada lagi alasan untuk menunda dan memperlama proses pengerjaan. Apalagi tenggat waktu pengerjaan 119 sekolah itu habis pada 15 Desember 2017.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Paket Lelang Rehab Berat Sekolah Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI (BPPBJ), Firman, mengatakan pihaknya sudah melakukan serangkaian pengecekan terhadap PT Murni Konstruksi.

Terkait kewajaran harga penawaran sementara dari perusahaan tersebut juga sudah dicek. Hasilnya amat wajar. Firman menjelaskan, di peraturan menteri pekerjaan umum No 31 tahun 2016, disebut harga dianggap tak wajar apabila penawarannya di bawah 80 persen nilai tender.

"Nah kalau kondisinya seperti itu kami harus meminta analisa harga satuan," jelas Firman ketika dihubungi