Diserang 320 Gugatan, Proyek Tol Berlanjut
Sabtu, 23 Agustus 2008 – 06:34 WIB
Tapi, setidaknya saya juga belajar bahwa demokrasi ternyata tidak perlu menghalangi pembangunan jalan tol. Bahwa para pengambil keputusannya harus lebih pintar dan banyak akal, itu memang konsekuensinya.
Misalnya saja untuk membangun jalan tol di daerah yang penduduknya padat dan miskin, ada satu kebijakan yang sangat pintar: tanahnya diganti 150 persen dari harga pasar dan salah satu anggota keluarga pemilik tanah dijadikan pegawai negeri. Dengan cara ini, meski pemilik tanah kehilangan sumber hidupnya, tapi ada pengganti sumber hidup yang juga cukup permanen.
Apakah dengan demikian tidak akan membengkakkan jumlah pegawai negeri? Teman saya, seorang pengusaha yang sangat aktif memperhatikan pembangunan jalan tol di India ini menjawab: “India kan sangat besar. Masih bisa menampung. Toh daripada menerima pegawai negeri yang tidak menyebabkan lancarnya pembangunan infrastruktur. Saya akui cara ini cukup cerdas.” (*)