Distribusi Surat Suara ke Papua Barat Mengkhawatirkan
Jumat, 27 Maret 2009 – 19:49 WIB
Lebih lanjut Agustiani menambahkan, jika distribusi logistik ke Papua Barat dilakukan melalui udara, maka
jadwal penerbangan ke Papua Barat hal itu akan terbentur jadwal penerbangan yang hanya dua kali sehari. Tidak hanya itu, TNI masih harus mengirim surat suara menggunakan helikopter ke wilayah yang tidak memiliki landasan pesawat terbang. "Bahkan, ada tempat pemungutan suara (TPS) yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Ada surat suara yang harus dipanggul,” ujarnya.
Agustiani mengungkapkan, sesuai kontrak maka pengiriman surat suara hingga KPU kabupaten/kota seharusnya juga dilakukan oleh perusahaan percetakan. Sayangnya, pihak perusahaan percetakan enggan melakukan itu karena kondisi geografis yang memang sulit. "Seharusnya perusahaan percetakan bertanggung jawab mengirim surat suara ke wilayah manapun berdasarkan kontrak. TNI hanya mengirim surat suara hingga KPUD Provinsi Papua Barat," tuturnya.