Disuarakan Penolak UU Cipta Kerja, Aksi Pembangkangan Sipil Pernah Berhasil di Berbagai Negara

Photo: Aktivis Greenpeace menyemprotkan cairan disinfektan pada manekin saat aksi damai menolak pembahasan RUU Cipta Kerja di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020).
(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Apakah gerakan ini melanggar hukum?

Biasanya gerakan-gerakan yang dilakukan dalam rangka civil disobedience ini memang melanggar hukum.

"Setidaknya pelanggaran dalam hal berkumpul atau berdemonstrasi, tapi warga tahu konsekuensinya," jelas Alghif.

Jika seorang pembangkang dihukum, ia tidak dihukum karena pasal pembangkangan sipil, tetapi untuk pelanggaran yang diakui dilakukannya, seperti memblokade jalan atau mengganggu ketertiban umum, atau masuk tanpa izin.

Oleh karena itu, tindakan-tindakan pembangkangan sipil harus mempertimbangkan risiko yang ada.

"Kesadaran atas risikonya harus dibangun. Artinya, kalau seseorang melakukan pembangkangan sipil, dia harus siap untuk di-PHK oleh perusahaan, harus siap dengan segala konsekuensi yang ia hadapi, termasuk misalnya mereka yang berstatus pegawai negeri sipil harus siap menghadapi konsekuensi sistem birokrasi dalam konteks hukum Indonesia," kata Herlambang.

Alghif menambahkan, dalam beberapa kasus, biasanya para pembangkang sudah tahu risikonya dan rela dihukum.

"Mereka berpikir, ya sudah, kalau mau dihukum, hukum saja semuanya," ujarnya.