Ditolak, Ide Hapus SPBU BBM Bersubsidi di Lokasi Mewah

“Dimanapun lokasi tetap harus ada proporsi BBM bersubsidi, karena itu menyangkut hak sebagai Warga Negara Indonesia yang dilindungi UUD 1945, konstitusi tertinggi di negara ini,” katanya, Jumat (13/4), di Jakarta.

Dia menjelaskan, harusnya pemerintah itu melihat masalah dengan baik. Menurut politisi PDIP ini, masalahnya adalah pemerataan dan proporsionalitas distribusi serta pengawasan BBM bersubsidi di Indonesia apa sudah berjalan baik.

“Pemerintah harus mengevaluasi total dan menyeluruh soal ini,” kata Dewi. Ia menilai, pemerintah harus paham sektor hilir atau mikro dunia otomotif negeri ini.