DKI Semrawut, Anggota DPD Bela Foke
Dani Anwar Tuding Kementrian PU Tak Mau Kehilangan PendapatanMinggu, 28 November 2010 – 09:49 WIB
Selain mengkritisi soal pengelolaan sejumlah kali dan jalan, lebih lanjut Dani juga mempersoalkan kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN). "DPD secara resmi sudah memprotes pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 19 tahun 2010 tentang reformasi agraria," kata Dani.
Perpres itu, kata Dani, telah mendorong lahirnya ribuan sertifikat ganda dan menghilangkan hak-hak rakyat atas tanah yang selama ini mereka miliki. "Kejadian ini berlangsung hampir di seluruh daerah di Indonesia," pungkas Dani. (fas/jpnn)