Dorong Kampung Deret di DKI Jadi Program Nasional
jpnn.com - JAKARTA - Program-program pro-rakyat gagasan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang diaplikasikan di sejumlah wilayah ibu kota dinilai berhasil. Salah satu program pro-rakyat dari gubernur yang dikenal dengan sapaan Jokowi itu adalah kampung deret.
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna mengatakan, awalnya kampung deret sebagai program yang murni untuk rakyat memang mengundang cibiran, bahkan rasa pesimistis. Namun, Yayat menilai kunci keberhasilan program kampung deret adalah ketegasan Jokowi dan wakilnya di DKI, Basuki T Purnama dalam mengawal program pro-rakyat itu.
Yayat yang juga terlibat dalam program kampung deret mengatakan, Jokowi sejak awal sudah wanti-wanti tentang beberapa prinsip dalam implementasi program untuk penataan kawasan kumuh itu. Pertama, kata Yayat, demi rakyat maka berapapun biayanya harus ditanggung Pemerintah Provinsi DKI.
“Program ini sifatnya bantuan dan gratis. Apakah ada pemimpin di kota lain, yang duit APBD banyak, mau berbuat seperti ini?” kata Yayat di Jakarta, Sabtu (24/5).
Yang kedua, lanjut Yayat, penerima bantuan program kampung deret harus mengikuti kriteria yang ditetapkan. Jokowi bahkan mengingatkan agar penerima program kampung deret bukan karena punya saudara yang duduk di birokrasi Pemprov DKI, tetapi murni karena memang masyarakat miskin dan kurang mampu.
Yayat menambahkan, program Jokowi-Basuki untuk rakyat miskin di DKI yang dirasakan manfaatnya bukan hanya kampung deret. Misalnya pengobatan dan pendidikan gratis. Namun karena DKI punya APBD besar dan anggaran untuk pendidikan maupun kesehatan sudah cukup maka masih bisa menganggarkan dana untuk membenahi perumahan di kawasan kumuh melalui program kampung deret.
“Di Jakarta, duitnya banyak nih, maka dibantu lagi di perumahan. Kalau duit lebih banyak, saya yakin, ya lebih banyak yang dibantu,” ucap Yayat.
Khusus kampung deret Yayat mengakui bahwa sebenarnya pernah ada program perbaikan kampung dari kementerian pekerjaan umum melalui program pembangunan prasarana kota terpadu (P3KT). Namun, katanya, prgram itu tak terealisadi di DKI. “Dulu bertahun-tahun itu (P3KT), tapi malah tidak dilakukan,” ucpanya.