DPD Imbau Pemerintah tidak Sungkan Minta Bantuan Bila Eskalasi Covid-19 Meningkat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD Nono Sampono mendukung langkah pemerintah yang telah dan sedang melakukan upaya penanganan dan penanggulangan terhadap wabah Covid-19, serta dampaknya.

Nono menyatakan DPD mendukung pemerintah untuk sementara belum mengambil kebijakan lockdown secara nasional, serta memberikan kewenangan kepada pemda melakukan penilaian dan penanganan penanggulangan Covid-19 di bawah koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Apabila terjadi peningkatan eskalasi bencana secara ekstrem, DPD RI mengimbau pemerintah membuka ruang atau bahkan meminta bantuan dari negara-negara sahabat terutama yang sudah mampu mengatasi dan memiliki vaksin Covid-19," kata Nono, Rabu (18/3).

Mantan Komandan Paspampres itu menyatakan DPD akan melakukan perubahan atau penyesuaian program dan kegiatan, antara lain kunjungan-kunjungan dalam maupun luar negeri.

Kemudian, lanjut Nono, persidangan pada Masa Sidang DPD RI III Tahun Sidang 2019-2020 akan disesuaikan dengan anggota DPD untuk tetap berada di daerah pemilihan.

Hal ini dalam rangka melaksanakan tugas mendesak guna antisipasi, pencegahan, dan kewaspadaan penyebaran Covid-19 melalui kegiatan.

Di antaranya  pengawasan, pemantauan, supervisi, advokasi, fasilitasi, konsultasi, koordinasi dan pertemuan terbatas dengan pemda serta komponen masyarakat di daerah.

Nono menginstruksikan sekjen DPD melakukan pengaturan kedinasan bagi pejabat, pejabat fungsional, pelaksana, staf anggota bidang keahlian atau administrasi di ibu kota negara dan provinsi, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN), untuk bekerja dari rumah masing-masing guna menghindari kontak fisik secara masif.