DPD Minta Pemindahan Ibu Kota Tidak Tergesa-gesa

“Pemerintah harus mengatur kembali kewenangan daerah terkait perizinan berusaha sehingga pemerintah daerah leluasa berinovasi,'' ucapnya.

Ketua Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer DPD RI Tamsil Linrung menuturkan, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan guru honorer di Indonesia.

Mulai dari penerbitan keppres atas pengangkatan guru honorer, inisiasi grand design tentang guru, hingga revisi UU terkait kesejahteraan guru.

''Presiden memiliki tanggung jawab besar atas kondisi tersebut,'' ucap Tamsil.

Dia meminta presiden untuk peka, tanggap, dan cepat mengatasi persoalan-persoalan akut di bidang pendidikan.

Ketua BAP DPD RI Bambang Sutrisno mengatakan, alat kelengkapannya telah menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat melalui mediasi permasalahan kasus sengketa. Setiap aduan menghasilkan rekomendasi untuk menyelesaikan sengketa.

"BAP DPD RI mendorong lembaga atau instansi terkait agar lebih optimal menyelesaikan permasalahan yang dihadapi warga,'' ucap Bambang. (mrk/jpnn)