DPD perjuangkan anggaran berbasis Otonomi

jpnn.com - Bandung-  Meningkatnya aliran dana pusat ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu komitmen dan keberpihakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kepada konstituennya. Untuk itu, secara konsisten 4 tahun terakhir DPD telah melaksanakan politik anggaran berbasis otonomi.

"Dalam APBN 2008, politik anggaran DPD memprioritaskan agar alokasi DAU dan DAK mencapai 30 persen. Membesarnya aliran dana tersebut merupakan salah satu komitmen dan keberpihakan DPD kepada konstituennya di daerah," tegas Wakil Ketua DPD RI Irman Gusman, saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Kegiatan DPD dengan Media Massa, bertema 'Pentingnya Sistem Pendukung Kesekjenan Untuk Penguatan Parlemen' di Bandung, Sabtu (8/11).

Periode anggaran tahun 2004 hingga 2006, total DAU dan DAK hanya berkisar di 18 persen dari keseluruhan total APBN. Pada 2007 terjadi sedikit peningkatan hingga menjadi 20 persen. Memasuki 2008, melalui berbagai pendekatan DPD baik formal maupun informal kepada Presiden SBY dan seluruh pembantunya, akhirnya daerah memperoleh porsi anggaran DAU dan DAK sebesar 30 persen, ujar Irman Gusman.

Ditegaskan Irman, desakan DPD kepada pemerintah agar secara bertahap dan konsisten menaikan anggaran DAU dan DAK sejalan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan modern yang substansinya adalah penyelenggaraan otonomi daerah secara riil dan terukur.