Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

DPD RI Dorong Daerah di Sumut Raih Opini Terbaik dari BPK

Senin, 05 Juli 2021 – 23:04 WIB
DPD RI Dorong Daerah di Sumut Raih Opini Terbaik dari BPK - JPNN.COM
Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto mengadakan rapat konsultasi bersama BPK RI Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Medan, Senin (5/7/2021). Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, MEDAN - Komite IV DPD RI mengadakan rapat konsultasi bersama BPK RI Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Dalam rapat itu, daerah-daerah di Sumut didorong agar mendapatkan opini terbaik dari BPK. Hal ini agar penyaluran dana dari pusat ke daerah dapat berjalan lancar.

DPD RI memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendorong agar hasil pemeriksaan terhadap penggunaan APBN oleh kepala daerah ini memperoleh opini audit terbaik. Karena hal ini akan mempengaruhi transfer dana dari pusat ke daerah," kata Ketua Komite IV DPD RI  Sukiryanto di Medan, Senin (5/7/2021).

Sukiryanto menyebutkan untuk mendorong hal ini, pihaknya melakukan kunjungan kerja ke BPK Provinsi Sumut.

Hasil kunjungan kerja ini akan menjadi bahan untuk menyusun pertimbangan DPD RI terhadap hasil pemeriksaan BPK RI.

Sukiryanto kemudian menjelaskan beberapa hal terkait tujuan kedatangan mereka ke BPK-P Sumut ini. Salah satunya adalah mendapatkan penjelasan tentang temuan oleh BPK.

“Mendapatkan informasi dan penjelasan secara langsung tentang temuan-temuan BPK yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020, baik yang sudah maupun yang belum ditindaklanjuti oleh entitas terperiksa. Yang perlu mendapat perhatian anggota Komite IV DPD RI sebagai dasar untuk dibahas dan ditindaklanjuti,” ujar Sukiryanto.

Selain itu, DPD ke BPK Sumut, juga diharapkan mendapatkan masukan mengenai kendala dan usulan dalam pelaksanaan tindak lanjut temuan-temuan  BPK. Termasuk juga masukan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

DPD RI memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendorong agar hasil pemeriksaan terhadap penggunaan APBN oleh kepala daerah ini memperoleh opini audit terbaik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPD RI  WTP  BPK  daerah