DPD RI Kembali Tegaskan Dukung Pembentukan DOB

Sebelumnya, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani dalam sambutannya menyebutkan bahwa Komite I DPD RI tegas mengambil sikap bahwa 173 calon DOB yang diajukan untuk segera ditempatkan menjadi daerah definitif.

Sikap ini juga telah disampaikan langsung kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

“Kami bersama Ketua DPD RI pada 18 Juli 2017 lalu telah bertemu dengan Wapres selaku Ketua DPOD dan kami secara tegas meminta pemerintah menyetujui pemekaran daerah, akan tetapi sikap pemerintah tetap melakukan moratorium terhadap pemekaran daerah," tukas Benny Rhamdani.

Senator Sulawesi Utara ini menambahkan beberapa alasan pemerintah untuk melakukan moratorium antara lain minimnya anggaran dan banyaknya daerah calon DOB yang dikategorikan tidak mampu menjadi DOB.

“Padahal jika berbicara data, ada sekitar 30 persen Badan Usaha Milik Negara yang tidak memiliki kontribusi tapi selalu mendapat kucuran anggaran. Bahkan sejak 2015, alokasi dana desa dan meningkat setiap tahun. Dan, pada Tahun 2018 ini dana desa diperkirakan mendapatkan kucuran di atas 1 milyar (per desa, red),” katanya.

Pada kesempatan yang sama Forkornas PPDOB, Sehan Landjar mengapresiasi DPD RI yang secara jelas dan tegas berdiri bersama dan mau memperjuangkan Daerah Otonomi Baru.

"DPD RI menjadi dapurnya daerah dan selalu mendukung perjuangan kami untuk mendapatkan otonomi baru. Kami juga mendesak PP Desertada dan Penataan Daerah harus segera ditandatangani. Dan saya tekankan bahwa perhatian pemerintah kepada daerah akan menjadi investasi politik pada 2019. Jika tidak kami akan tidak mendukung 2019 nanti," tutupnya. (mas/adv/jpnn)