DPD RI: Pemerintah Segera Antisipasi Perkembangan Globalisasi dan Teknologi Informasi

“Salah satu pintu untuk menyosialisasikan ke masyarakat yang paling tepat adalah DPD RI. DPD RI sangat tepat karena bukan dari partai politik,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan kegiatan prioritas rencana kerja pemerintah (RKP) Kementerian Agama tahun 2020 adalah anggaran yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan bidang agama dan pendidikan keagamaan. RKP Kementerian Agama tahun 2020, merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024 dan bagian dari renstra Kementerian Agama.

“RKP tahun 2020 yang disusun harus mencerminkan kelanjutan dari capaian yang diperoleh pada lima tahun sebelumnya sebagai landasan dalam pelaksanaan RPJMN,” paparnya.

Fachrul Razi juga mengungkapkan tentang penambahan 10.000 kuota haji diberikan mendadak oleh pemerintah Arab Saudi di satu sisi menjadi hal yang positif. Hal ini akan berpengaruh pada berkurangnya lama waktu tunggu pemberangkatan calon jemaah haji.

“Di sisi lain pemerintah juga mengalami kesulitan, karena berimplikasi kepada ketidaksiapan anggaran yang harus dipenuhi dalam waktu singkat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku Utara Suriati Armaiyn berharap penambahan kuota haji mestinya juga bisa berdampak pada calon jamaah di Provinsi Maluku Utara. Selama ini kuota haji untuk Provinsi Maluku Utara sangat sedikit sehingga memerlukan waktu yang lama untuk melaksanakan haji. “Saya berharap untuk di Maluku Utara bisa ditambah lagi kuotanya,” lontarnya.

Selain itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Barat Erlinawati juga mengharapkan pemerintah bisa mengkaji kembali pembangunan pesantren di perbatasan, karena masyarakat muslim di perbatasan sangat sedikit.

“Memang masyarakat kami sangat harmonis dalam antar agama. Namun lebih baik pemerintah membangun masjid seperti di Kapuas Hulu, karena di sana masih jarang masjid,” terangnya.(ikl/jpnn)