DPD Terus Awasi Proses Pembangunan Daerah

Rabu, 27 Agustus 2008 – 19:41 WIB

"Nuzran Joher, misalnya. Saya baru tahu dia itu anggota DPD setelah yang bersangkutan ikut bertarung di Pilkada di salah satu kabupaten di Jambi. Sementara rakyat yang diwakilinya hingga kini harus antri sampai 20 kilometer untuk mendapat BBM tidak pernah jadi perhatiannya," kata Khairul Ikhwan.

Menyikapi kekecewaan delegasi mahasiswa itu terhadap perjalanan Hak Angket BBM, Irman Gusman mengingatkan bahwa Hak Angket itu mutlak haknya DPR. "Jika dikait-kaitkan dengan harus ada izin dari pemerintah dulu, alasan tersebut sesungguhnya jauh dari kebenaran."

Namun Irman menyarankan agar Hak Angket difokuskan kepada investigasi mafia bisnis BBM yang sudah berakar di Indonesia. "Harga BBM naik, ibarat nasi sudah jadi bubur dan tak mungkin lagi jadi beras. Lebih baik menginvestigasi mafia bisnis BBM," usul Irman.

Irman juga memberikan apresiasi tinggi bagi aktifis kampus yang benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat. "Termasuk keinginan para mahasiswa asal Sumatera untuk melakukan kontrol kepada legislatif. Silakan, DPD membuka pintu untuk itu," kata Irman. (Fas)

JAKARTA - Salah satu kehadiran institusi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah untuk melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan pembangunan yang selama

• First «
• Prev
• 1
• …
• 3
• 4