DPR Akan Panggil Susno dan Gayus

Minggu, 04 April 2010 – 06:59 WIB

Terkait momentum kasus Gayus, Fahri menilai prosesnya harus dibuka lebar. Itu demi mengetahui seberapa besar mafia kasus dan peradilan merembet ke institusi hukum. Fahri mendesak Polri dan Kejagung akuntabel dalam menuntaskan kasus pajak. "Rapat di dewan saat ini tidak tertutup lagi, termasuk anggaran. Kalau dewan sudah terbuka, institusi lain juga harus (terbuka)," tegasnya.

Fahri mendesak Kapolri mereformasi birokrasi di institusi yang dipimpinnya. Menjelang masa akhir jabatannya, Kapolri sebaiknya memberikan kesan baik dengan membuka jaringan mafia di institusinya.

Secara terpisah, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli merekomendasikan kepada Kemenkeu untuk menghentikan sementara (moratorium) soal remunerasi. Itu perlu agar Kemenkeu menemukan formula tepat dalam melakukan reformasi birokrasi. "Remunerasi harus ditinjau ulang. Jangan naikkan gaji dulu bila kinerja belum meningkat," kata Rizal dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, kemarin.

Remunerasi di Kemenkeu membuat iri pegawai di kementerian lain. Kemenkeu menerapkan standar gaji PNS (pegawai negeri sipil) di lembaganya, termasuk Ditjen Pajak, lebih tinggi jika dibandingkan dengan PNS di kementerian lain.

JAKARTA -- Komisi III DPR mulai turun tangan menyelidiki kasus mafia pajak. Komisi bidang hukum DPR itu, rencananya, memanggil mantan Kabareskrim

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next