DPR Desak Dirjen Pajak Periksa TPPI

JAKARTA  - Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis meminta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memeriksa dugaan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama menyelewengkan pajaknya. "Kami akan agendakan pertemuan tersendiri dengan Ditjen Pajak untuk membahas dugaan ini," katanya di Jakarta.

Menurut dia, saat ini, Ditjen Pajak Kemenkeu tengah memeriksa dugaan kekurangan pembayaraan pajak sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Dari total kekurangan bayar pajak KKKS senilai Rp6,7 triliun, Rp2 triliun di antaranya segera dikeluarkan surat ketetapan pemeriksaannya. "Pola yang sama juga nanti kita akan minta dilakukan Ditjen Pajak terhadap TPPI," ujarnya.

TPPI diketahui melakukan transaksi dengan perusahaan terafiliasi yakni Java Energy Resources (Pte) Limited.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh, Java Energy yang beralamat di Robinson Road, Singapura diketahui memiliki keterkaitan dengan pemilik TPPI, Honggo Wendratmo. Transaksi antarperusahaan terafisilasi, menurut Harry, memang patut diduga terjadi penyelewengan pajak. Melalui transaksi antarperusahaan terafisilasi, lanjutnya, maka penjualan produk bisa dilakukan di bawah harga pasar, sehingga akan mengurangi pajak transaksi dan juga pajak keuntungan. "Pemeriksaan itu menjadi kewenangan Ditjen Pajak," ujarnya.

Mengenai rencana audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap TPPI, Harry mengatakan, pihaknya masih memprosesnya melalui rapat internal dalam waktu dekat.