DPR Desak Pemerintah Bantu Sekolah Swasta

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah, mengalokasikan anggaran bagi institusi pendidikan swasta.

Menurut dia, amanat konstitusi jelas mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar setiap anak di negeri ini.

"Artinya, termasuk mereka yang ada di sekolah berbasis masyarakat atau swasta,” katanya usai mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan perwakilan Badan Musyawarah Perguruan Swasta secara virtual di Komisi X DPR, Kamis (18/6). 

Dalam rapat itu, terungkap aspirasi soal bantuan pemerintah yang kurang memperhatikan penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat tersebut. 

Misalnya terkait Permendikbud Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja. 

Menurut Fikri, sekolah swasta tidak diakui sebagai penerima BOS afirmatif dan kinerja sebagaimana peraturan yang ditandatangani Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim itu. 

Pasal 3 dan 4 Permendikbud 31 Tahun 2019 menyatakan penerima bantuan BOS afirmasi dan kinerja, adalah satuan pendidikan dasar dan menengah di bawah pemerintah daerah. 

“Hal ini tentu saja mencederai rasa keadilan, bahkan juga menyalahi UU Sisdiknas, di mana putusan MK memperkuat soal kewajiban pemerintah memberikan bantuan kepada institusi pendidikan berbasis masyarakat,” urai politikus PKS ini.