DPR Desak Pengadaan Pesawat MA-60 Cepat Diusut

Menurutnya, setidaknya ada empat instansi pemerintahan yang patut untuk diperiksa karena secara langsung terkait dengan kontrak pembelian 15 unit pesawat MA-60 yang digunakan oleh PT Merpati. Yakni Bappenas selaku pemegang Blue Book anggaran, Kementerian Perhubungan selaku instansi tekhnis, Kementerian Keuangan selaku bendahara negara dan Kementerian Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) selaku pengawas.

Selain empat instansi pemerintah, politisi dari PDI-P itu juga mendesak aparat berwenang untuk menjelaskan peran seseorang yang dirumorkan sangat dekat dengan lingkungan Istana dan menentukan dalam kontrak pembelian 15 unit pesawat MA-60 itu.

"Rumornya kan begitu, ada orang yang diduga sangat dekat dengan Istana berperan dalam menggolkan kontrak pembeliannya. Meski itu rumor, demi kejelasan masalahnya, sebaiknya aparat penegak hukum juga memintakan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Karena ini baru rumor, maka saya belum akan menyebut inisialnya," kata Arif Budimanta, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (12/5).