DPR Didesak Bentuk Pansus Usut Lapindo

JAKARTA - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad mendesak DPR untuk segera memberikan progress reportnya tentang penanggulangan lumpur Lapindo kepada masyarakat korban lumpur Lapindo.

“Pasca bencana, melalui keputusan paripurna, DPR membentuk Badan Pengawas Penanggulangan Bencana Lumpur Lapindo. Setelah itu dibentuk dan dibiayai oleh uang rakyat, mana hasil kerja mereka mengawasi penanggulangan bencana, utamanya yang terkait langsung dengan ganti rugi para korban?," kata Chalid Muhammad, di Jakarta, Senin (7/3).

Pentingnya DPR mengumumkannya ke rakyat Indonesia, lanjut Chalid Muhammad, karena masalah ini terkait langsung dengan harkat dan martabat DPR secara institusi. Pimpinan dan anggota boleh silih berganti, tapi hasil kerja institusi harus dijelaskan ke rakyat. "Kalau memang pada masa jabatan keanggotaan DPR periode 2004-2009 hal tersebut tidak tuntas, maka wajib bagi anggota dewan periode 2009-2014 untuk menuntaskan kasus tragedi Lapindo itu."

Kalau DPR periode yang lalu belum bisa maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penuntasan kasus Lapindo karena hanya membentuk badan pengawas yang sangat lemah fungsinya maka DPR harus mengungkapnya melalui mekanisme Panitia Khusus (Pansus) DPR, saran Chalid Muhammad.