DPR: Kalau Pemerintah Memaksa, Bisa Terjadi PHK Massal

Nyaris senada disampikan pula oleh anggota Komisi XI DPR lainnya, Maruarar Sirait. "Jauh lebih baik bila pemerintah menargetkan penerimaan yang lebih rendah, tapi tidak menganggu sektor usaha."

Politikus PDIP ini menjelaskan, bila lebih realistis dan usaha tetap hidup, bisa jadi ke depan pemerintah bisa mendapat penerimaan lebih dari yang ditargetkan sekarang. 

"Kalau pemerintah memulai dengan optimisme berlebihan, tapi nanti tak tercapai, kan lebih parah," Maruarar mengingatkan.

Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Indah Kurnia juga angkat bicara. Dia mengingatkan potensi PHK besar-besaran bila pemerintah tetap memaksakan kenaikan pajak cukai yang terlalu besar. 

"Kenaikan cukai sekitar 8 persen saja bisa menyebabkan PHK 20 ribu pekerja. Kalau nanti mau dinaikkan 23 persen, bisa diprediksi 60 ribuan pegawai di-PHK. Itu baru dari pabrik. Belum imbas ke petani dan distributornya," pungkas Indah.

Sebagai solusi, Misbakhun mengusulkan pemerintah agar mencari alternatif pembiayaan swasta, tapi minim resiko seperti bunga rendah dan tidak memberatkan pemerintah. Bisa lewat kerjasama multilateral atau bilateral. 

"Presiden (Joko Widodo) kan sudah ke Timur Tengah membicarakan kemungkinan mendapat pembiayaan demikian. Ada alternatif juga seperti Jepang dan China. Saya yakin upaya presiden itu serius untuk mencari alternatif pembiayaan saat penerimaan pajak tak tercapai, ini yang terbaik,” ujarnya meyakinkan. (fat/jpnn)