DPR: Optimalkan Peran BUMDes Bantu Pulihkan Ekonomi

Pemerintah daerah pun perlu melakukan pendampingan pada pengelolaan BUMDes.

Serta memetakan kondisi BUMDes untuk memudahkan pendampingan.

"Optimalisasi BUMDes sudah ditunjang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja," katanya.

Menurutnya, status BUMDes diperkuat menjadi badan hukum.

Dalam menjalankan fungsinya, BUMDes setara dengan BUMN di tingkat nasional.

Serta BUMD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Karena itu, katanya, pemerintah wajib mengawasi dan memastikan peran BUMDes sebagai badan hukum.

"Supaya dapat membuka ruang bagi badan usaha untuk makin berkembang dan saling berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait," katanya.