DPR Papua Ingin Bahas Freeport dengan Jokowi

jpnn.com - jpnn.com -Anggota Komisi I DPR Papua, Wilhelmus Pigai cemas dengan dampak efisiensi PT Freeport Indonesia (PTFI), menyusul penghentian ekspor dan ketidakpastian investasi jangka panjang perusahaan asal Amerika Serikat itu.

“Kami khawatir akan terjadi banyak masalah akibat adanya efisiensi perusahaan seperti PHK terhadap ribuan pekerja. Baik itu masalah sosial kemasyarakatan maupun masalah politik Papua,” kata Wilhelmus kepada Radar Timika, Senin (27/2).

Wilhelmus mengatakan, dirinya telah mengusulkan kepada Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, agar segera dibentuk tim melibatkan Pemprov Papua dalam hal ini Gubernur Lukas Enembe, untuk berangkat ke Jakarta menemui Presiden Joko Widodo.

“Kami akan meminta presiden untuk mengambil langkah-langkah cepat menyelesaikan persoalan ini. Kami tidak mau terjadi pengangguran yang sangat besar di tanah Papua,” ujarnya.

Mantan anggota DPRD Mimika ini meminta Freeport tetap membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah pusat, agar bersama-sama mencari solusi terbaik. Perusahaan, katanya, tidak harus melakukan efisiensi secara berlebihan.

"Saya pikir efisiensi yang dilakukan perusahaan dengan memberhentikan ribuan pekerja itu terlalu cepat. Pekerja adalah aset perusahaan paling berharga. Menurut saya, pengurangan pekerja harusnya menjadi opsi paling terakhir,” imbuhnya.

Dia mengatakan telah menerima edaran Interoffice Memorandum PT Freeport tertanggal 26 Februari tentang pelaksanaan program furlough, atau pembebasan kewajiban bekerja (cuti). Ini sebagai upaya efisiensi untuk mengurangi pembiayaan operasional.

“Saya minta kepada perusahaan tidak sampai melakukan PHK atau merumahkan pekerja secara massal. Karena Apabila terjadi PHK secara besar-besaran, itu justru akan menambah kerawanan sosial,” kata Wilhelmus.