DPR Papua Ingin Bahas Freeport dengan Jokowi

Menurut dia, sudah saatnya pemerintah pusat memberikan perhatian serius untuk menangani masalah ini. Jika tidak, puluhan ribu pekerja di Freeport bakal menjadi pengangguran dan meningkatkan angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat.

“Kami tidak mau terjadi pengangguran yang sangat besar di tanah Papua. Jika begitu banyak karyawan yang di-PHK dan dirumahkan itu akan meningkatkan angka kemiskinan,” katanya.

Wilhelmus berharap, PT Freeport mengurungkan niatnya untuk meliburkan seluruh pekerjanya selama dilakukan negosiasi dengan pemerintah. Sebab dampak dari kebijakan ini adalah pemerintah daerah dan masyarakat Papua secara umum.

“Saya selaku anggota DPRD meminta Freeport untuk mengurungkan niatnya merumahkan pekerja. Mereka yang di-PHK dan dirumahkan akan menjadi biang kerok timbulnya berbagai masalah di Papua,” tandasnya. (sevianto pakiding/jpnn)