DPR Puji Ketegasan Jaksa Agung Soal Eksekusi Mati

jpnn.com - JAKARTA - Sikap tegas dan taat prosedur yang ditunjukan Jaksa Agung M. Prasetyo dalam menjalankan eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba gelombang kedua mendapatkan apresiasi dari DPR. Para wakil rakyat menilai Kejaksaan Agung dinilai mampu menegakkan kedaulatan hukum dan bangsa Indonesia.

"Apa yang dilakukan Pak Jaksa Agung dan jajarannya terhadap terpidana mati harus diapresiasi. Khusus yang menyangkut warga negara asing, apa yang diputuskan Jaksa Agung mempertegas kedaulatan hukum dan kedaualatan kita sebagai bangsa" tegas Mulfachri Harahap, Wakil Ketua Komisi III DPR, di Jakarta, Senin (4/5).

Mulfachri mengatakan semua tahu hukum di Indonesia masih mengatur sahnya hukuman mati atas tindak pidana narkoba. Di sisi lain, seluruh warga negara Indonesia juga sepakat bahwa kejahatan narkoba adalah ancaman terbesar generasi saat ini.

"Kita tak mau kehilangan generasi seperti pernah dialami bangsa lain. Itu pernah terjadi di AS, yang hilang generasi karena kecanduan narkoba. Dulu di Tiongkok juga," jelasnya.

Karena itu Ketua Fraksi PAN DPR ini memandang pelaksanaan eksekusi mati itu sebagai peringatan keras, agar siapapun tak mencoba melakukan kejahatan narkoba di Indonesia.

Bagaimana dengan penundaan eksekusi mati Mary Jane Veloso, warga negara Filipina dan seorang buruh migran yang ditangkap karena membawa narkoba, menurut Mulfachri, juga bisa dipahami. Sebab ada informasi baru melalui saluran diplomatik, bahwa telah ditangkap seseorang yang diduga punya keterkaitan dengan Mary Jane.

Menurut Mulfachri, penundaan itu keputusan bijak dan Indonesia harus memberikan kesempatan ke Pemerintah Filipina menunjukkan seseorang yang diduga memiliki keterkaitan kejahatan. "Apalagi kita tahu hukuman mati, kalau sudah dilaksanakan, tak bisa dikoreksi. Tentu butuh kehati-hatian jaksa," tambahnya.

Sementara, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Chairul Huda, menilai kinerja Kejaksaan Agung telah menunjukan ketergasan dalam penegakan hukum, apalagi di tengah kecaman sejumlah aktivis dan kelompok ormas.