DPR Punya Saran Buat KLHK yang Harus Dijalankan

Menteri Siti memberikan respons atas berbagai masukan dari pimpinan dan anggota Komisi IV DPR dalam rapat tersebut.

Antara lain, soal pengadaan hand sanitizer, dan masker yang tersebar di beberapa Direktorat Jenderal KLHK.

“Itu kenapa tersebar di ditjen-ditjen, karena sebetulnya untuk penyelamatan penyebaran (corona) lingkup KLHK sendiri. Saya agak ragu, ketika APBN KLHK dipakai pembelian hand sanitizer untuk publik, karena itu tidak terkait langsung tupoksinya KLHK,” ujar Siti dalam rapat.

Menurut Siti, hal itu juga berlaku untuk pengadaan pangan. Karena itu, Siti mengatakan atas dorongan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR, usulan ini bisa dikombinasikan.

“Bahwa dikaitkan dengan swasta-swasta untuk mendukung target grup dan mitra-mitra masyarakat. Jadi, kalau yang pegawai bisa tupoksinya langsung ke APBN, kalau di luar tupoksinya harus disesuaikan,” kata Siti.

Karena itu, Siti dalam kesempatan tersebut mengusulkan untuk CSR, bantuan medis, sembako, dibuat tim kecil antara KLHK dengan Sekretariat Komisi IV DPR supaya sasaran bisa tepat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Oleh karena itu, sasaran ke masyarakat kita dapat, administrasi di sistem anggaran tidak jadi masalah di BPK,” ujarnya.

Siti menegaskan bahwa tidak sulit bagi KLHK mengundang asosiasi untuk terlibat.