DPR Soroti Politik Beras Pemerintah Thailand

JAKARTA - Pemerintah Thailand membatalkan kontrak antarpemerintah (G to G) dengan Indonesia terkait pembelian 580.000 ton beras. Pemerintah Thailand berkilah pembatalan itu karena kesepakatan harga jual-beli dengan harga US$ 535 per ton CNF ((cost and freight) terlalu murah.

Namun keputusan Pemerintah Thailand itu juga perlu dicurigai. "Di sisi lain pembatalan tersebut ada unsur politisi karena alasan Perdana Menteri Thailand telah mengganti direksi Bulognya lantaran dianggap mengambil kebijakan penandatanganan kontrak dengan Indonesia pada masa transisi," tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, Selasa (26/9) di Jakarta.

Hal lain, lanjut Herman, Bulog  membatalkan kontrak komersialnya sebanyak 100.000 ton karena harganya teralu tinggi yakni, dikisaran US$ 658 per ton CNF. "Tentu kita prihatin dengan pembatalan sepihak tersebut. Meski demikian hal tersebut sebagai cambuk bagi kita pentingnya kedaulatan pangan," tegasnya.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, salah satu yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia adalah berupaya keras dalam menggarap sektor pertanian. Dengan demikian, Indonesia tak lagi impor beras. "Kita sebagai  negara agraris  harus mampu ekspor," tegasnya. "Di samping itu kita juga tidak ketergantungan pangan pokok terhadap negara lain berbuah pengorbanan bagi harkat dan martabat bangsa kita," tambah Herman.