DPR Soroti Rencana Pemprov Libatkan Swasta Urus Inalum

jpnn.com - JAKARTA – Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjonugroho, mengaku sangat bersukacita dengan dukungan yang diberikan Komisi VI DPR RI, terkait rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 10 kabupaten/kota se-kawasan Danau Toba, mengambil alih 58,88 persen saham PT Inalum yang selama ini dimiliki konsorsium perusahaan Jepang, Nippon Asahan Aluminium (NAA).

“Kami sangat bersyukur, karena hasil pertemuan memerlihatkan Komisi VI mendukung sepenuhnya keinginan Pemda. Saya kira meski disebut last minute (detik-detik terakhir), justru itu yang biasanya sukses,” ujarnya usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (17/10).

Gatot mengakui, dalam pertemuan memang terungkap beberapa kekhawatiran sejumlah anggota DPR. Di antaranya kekhawatiran atas rencana Pemda yang ingin melibatkan pihak swasta guna mendukung langkah pengambilalihan 58,88 persen saham Inalum tersebut.

Hanya saja menurutnya, kekhawatiran terjadi lebih karena dalam pemaparan ada beberapa bagian yang tidak dijelaskan secara utuh.

“Persentase slide tidak muncul, jadi tidak detail (penjelasan yang diberikan). Tapi nanti tanggal 22 Oktober (Rapat Kerja Komisi VI dengan Menko Perekonomian dan Gubernur Sumut), akan kita jelaskan secara detail,” ujarnya.

Menurut Gatot, keinginan Pemda memiliki mayoritas saham PT Inalum, didasari kepedulian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut secara lebih luas. Karena itu Pemda telah melakukan beberapa langkah nyata. Antara lain mengantongi jaminan dari Bank BNP Paribas, yang merupakan sebuah lembaga keuangan bertaraf internasional untuk memberikan dukungan dana.

Pemda juga telah menunjuk PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), untuk menjadi perpanjangan tangan. Perusahaan ini merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kita telah menyediakan lahan untuk hilirisasi industri aluminium seluas lebih kurang 13 ribu hektar di Kabupaten Batubara. Juga telah terbentuk konsorsium BUMD dengan salah satu mitra, menyiapkan fasilitas jalan nasional dan provinsi dan jalur kereta api menuju pelabuhan Kuala Tanjung,” ujarnya.