DPR Tetap Mengejar Janji Facebook Soal Audit Investigatif

jpnn.com, JAKARTA - Komisi I DPR tidak puas dengan jawaban Facebook terkait kebocoran dan keamanan data pelanggan. Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan penjelasan yang disampaikan Facebook lebih bersifat defensif.

“Banyak teman-teman (anggota Komisi) tidak puas, saya pribadi juga. Tadi penjelasan yang disampaikan banyak defensif,” kata Hanafi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4).

Hanafi menambahkan, memang Facebook berjanji akan menindaklanjuti berbagai hal. Misalnya, soal audit investigatif, menerima catatan perubahan kebijakan platform-nya, dan lain-lain. 

“Tapi, itu jawaban sifatnya masih akan, dan normatif,” kata wakil ketua umum PAN ini.

Meski demikian, Hanafi menambahkan, karena pernyataan sudah disampaikan secara verbal di hadapan publik, maka itu akan menjadi patokan DPR untuk mengejar janji-janji Facebook tersebut. “Itu jadi ukuran bersama walaupun normatif dan verbal akan kami kejar hingga hasilnya sampai kepada kami,” ungkapnya.

Hanafi menjelaskan, ada dua hal yang dijanjikan Facebook setelah mendapatkan masukan dari DPR. Pertama, terkait hasil audit investigatif khususnya terkait 1 juta data pelanggan Indonesia yang disalahgunakan. Meskipun, di satu sisi pihak komisi informasi Inggris meminta Facebook menunda investigasi. 

“Jadi memang harus diselesaikan,” katanya. Kedua, mengubah Facebook platform policy-nya dan yang melanggar ketentuan Facebook. Dia menegaskan Cambridge Analytica sudah melanggar, tapi sanksinya juga sangat lemah.

Hanafi mendesak Kemenkominfo dan aparat hukum jika sudah ada kaidah undang-undang, peraturan pemerintah (PP) maupun peraturan menteri (permen) yang dilanggar  tentu harus diproses. “Sehingga tidak terlalu lama mengundang Facebook atau melihat apa yang terjadi di Inggris maupun di Amerika. Tapi kami pengin  pemerintah menindak tegas Facebook karena jelas-jelas ada UU yang sudah dilanggar dan ada jaminan yang sudah dilanggar,” katanya.